Sobandi-Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung

Pendahuluan

Mahkamah Agung (MA) selama 10 tahun terakhir telah melaksanakan transformasi digital untuk “memanjakan” masyarakat dalam mengakses layanan pengadilan. Sebut saja e-court dan e-Berpadu yang disediakan oleh MA bagi masyarakat untuk mengkases keadilan kapan saja, dimana saja, dan biaya yang murah. Pimpinan MA memberikan apresiasi atas perubahan tersebut seraya “bermimpi” kiranya akan terjadi pula perubahan pada budaya kerja dari seluruh aparatur peradilan.

Penulis artikel : Muldan Halim Pratama, S.H. Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Sintang

Akses terhadap keadilan sudah semestinya dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Kendati penyandang disabilitas mengalami/memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang menimbulkan hambatan dan kesulitan dalam mengakses keadilan, hambatan dan kesulitan itu seyogyanya harus bisa disokong dan diminimalisir oleh ekosistem penyedia akses terhadap keadilan (termasuk Pengadilan) agar penyandang disabilitas mampu merasakan perlakuan yang sama antara dirinya dengan kelompok non disabilitas. Berkaitan dengan itu, salah satu langkah bijak untuk mengawali upaya menyokong dan meminimalisir hambatan serta kesulitan yang dialami oleh penyandang disabilitas tersebut adalah dengan menyediakan informasi yang cukup mengenai layanan disabilitas di lingkungan pengadilan.

Penulis Artikel : Muldan Halim Pratama, S.H. Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Sintang

Mendengar namanya saja, “Bukit Kelam”, Penulis yakin orang Indonesia masih belum banyak yang mengenalnya, apalagi sampai engeuh kalau ternyata bukit yang satu ini adalah bongkahan batu tunggal/monolit tertinggi di muka bumi. Sekali lagi, tertinggi di muka bumi, luar biasa! Bukit Kelam ini terletak di Kabupaten Sintang, sekitar 7-8 jam perjalanan darat atau 1 jam perjalanan udara dari ibu kota provinsi Kalimantan Barat, Pontianak.

Bukit yang nyatanya ialah bongkahan batu tunggal ini, menjulang hingga ketinggian 1.002 mdpl. Dengan ketinggian tersebut, pesona Bukit Kelam sudah bisa dinikmati dari jauh sejak mendekati wilayah Kabupaten Sintang dan akan nampak semakin jelas ketika memasuki pusat kota kabupaten. View terbaik untuk menatap Bukit Kelam dari kejauhan, pertama kali bisa didapati ketika kendaraan yang pembaca kendarai melintasi Jembatan Melawi di ruas jalan Lintas Melawi. Tempat lain yang tidak kalah menawan untuk menatap si batu tunggal ini dari kejauhan adalah dari Waterfront Sui Durian, tepat di persimpangan antara aliran sungai Kapuas dan sungai Melawi.

Penulis artikel : Muldan Halim Pratama, S.H. Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Sintang

Salah satu konsekuensi dari memutuskan menjadi aparatur negara, terlebih pada lembaga/instansi pusat, ialah bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Republik Indonesia. Saking luasnya wilayah, tak jarang nama kabupaten/kota tempat ditugaskan itu baru pertama kali didengar. Kendati saat ini dengan bantuan teknologi pada dasarnya mudah untuk mengumpulkan informasi, namun tidak jarang informasi yang tersedia belum cukup pas menggambarkan mengenai bagaimana mencapai kabupaten/kota tersebut dan bagaimana hidup serta kehidupan di daerah tersebut. Demikian juga yang Penulis alami ketika pertama kali ditugaskan di Pengadilan Negeri Sintang. Lantas bagaimana jika pembaca adalah orang berikutnya yang akan ditugaskan di Pengadilan Negeri Sintang? Simak artikel ini hingga tuntas.

Pengadilan Negeri Sintang berlokasi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Persisnya terletak di Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang yang merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Sintang. Sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan, dapat dikatakan lingkungannya cukup ramai. Wilayah ini hampir hidup sepanjang hari, namun momen ramai berada di antara pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam. Waktu di wilayah ini masuk dalam zona waktu Indonesia barat (WIB), tetapi terdapat perbedaan waktu terbit dan terbenam matahari sekira 16 menit dari Jakarta.

Penulis Artikel : Maulia Martwenty Ine, S.H., M.H. - Ketua Pengadilan Negeri Kediri

Para Anggota WTO memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda mengenai status negara negara berkembang sebagai anggota WTO dan status SDT yang diberikan kepada negara – negara berkembang tersebut. Perbedaan pendapat dan pandangan tersebut menunjukkan dinamika dalam dunia perdagangan internasional utamanya menyangkut mengenai apa yang disebut sebagai perlakuan yang adil di antara negara - negara tersebut dalam melaksanakan perdagangan internasional. Perbedaan ini sekarang menjadi semakin tajam yang merupakan suatu permasalahan tersendiri di WTO. Definisi dari suatu negara berkembang, faktor – faktor apa saja yang membuat mereka tidak lagi dapat disebut sebagai suatu negara berkembang, manfaat SDT dan dukungan teknis serta pembangunan kompetensi merupakan beberapa tema rumit yang pernah dibahas dalam pembahasan mengenai SDT ini.