SELAMAT DATANG

Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Sintang. Website ini merupakan implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Baca Selengkapnya

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau dilaksanakan perubahan sistem pelayanan di Pengadilan Negeri Sintang.

Perubahan sistem pelayanan tersebut yakni Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu pelayanan.

E-Court Mahkamah Agung RI

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
1. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan).
2. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online).
3. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
4. e-Litigation (Persidangan secara online)

Masuk E-Court

Surat Keterangan Elektronik

adalah produk terbaru dari DIRJEN Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. ERATERANG adalah layanan Permohonan Surat keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP/Gawai dan Komputer/PC).
Jenis Surat keterangan yang bisa dilayani via ERATERANG:
1. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
2. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
3. Surat Keterangan diPidana karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik
4. Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara

Small Claim Court

Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sintang

Masuk SIPP

Pos Layanan Hukum

Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSYANKUM

Lebih Lanjut

Mendukung Aksesibilitas Difabel

Situs Pengadilan Negeri Sintang memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

Lebih Lanjut

SIWAS - Whistleblowing System

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

LAPORKAN DENGAN SIWAS!!

KETUA MA-RI DIANUGERAHI GELAR PEMIMPIN PERUBAHAN

Apresiasi dan penghargaan atas keberhasilan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada 205 unit kerja pemerintahan yang berlangsung Senin (10/12/2018) kemarin juga disertai dengan pemberian penghargaa kepada 7 (tujuh) pimpinan lembaga yang unit-unit kerja tersebut. Ketujuh pimpinan lembaga tersebut, adalah Moermahadi Soerja Djanegara (Ketua Badan Pemeriksa Keuangan), YM. Prof. DR. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Muhammad Prasetyo (Jaksa Agung), Tito Karnavian (Kapolri) dan Airlangga Hartanto (Menteri Perindustrian). Ketujuh pimpinan lembaga tersebut dianugerahi gelar Pemimpin Perubahan.